|
|
|
sosial, politik, ekonomi secara asal-asalan
|
|
| |
Friday, October 03, 2003
Tulisan di bawah ini diambil dari Harian Bisnis Indonesia edisi Jum'at 3 Oktober 2003. Rasanya sayang banget kalo analisis ini hanya dinikmati oleh pelanggan Bisnis Indonesia yang nota-bene mayoritas merupakan para eksekutif perusahaan. Mungkin orang banyak bisa belajar dari analisis ini...enjoy
--------------------------------------------
Ada apa dengan (ngototnya) Cina?
Dalam sebuah perbincangan dengan Bisnis dan sejumlah wartawan Indonesia pada pertengahan 1999 lalu di kantor pusat PBoC di Beijing, Deputi Gubernur Bank Sentral Cina (People Bank of China) Li Ruogu secara tegas mengatakan "...Kami akan mengambil kebijakan yang baik, tapi tidak akan meng-copy."
Pernyataan itu dilontarkan Li ketika menjawab pertanyaan mengenai kecenderungan dari Amerika Serikat mendesakkan model kebijakan liberalisasi keuangan ke negara-negara berkembang.
Kata-kata Li empat tahun lalu itu kemudian terbukti sekarang. Li yang saat ini masih menjabat dalam posisi yang sama di PBoC, secara tegas menolak desakan Washington yang akhir-akhir ini gencar menekan Cina-dari berbagai penjuru, dengan berbagai peluru dan forum, termasuk melalui IMF dan G-7-untuk mengambangkan nilai tukar yuan.
Beijing bersikukuh dengan kebijakannya. "Nilai tukar renmimbi yang stabil adalah kondusif bagi stabilitas ekonomi dan pembangunan Cina, Asia dan dunia," begitu pernyatan resmi PBOC.
Tekanan Washington
Beijing memang berulangkali mendapatkan tekanan dari Washington untuk merevaluasi mata uangnya yang juga dikenal dengan nama renmimbi (RMB) itu lantaran desakan para pengusaha AS terhadap Gedung Putih untuk memperbaiki daya saing produk mereka terhadap produk Cina. Saat ini yuan dipatok sekitar RMB8,3 per US$.
Washington menilai mata uang itu terlalu lemah, sehingga dianggap menguntungkan eksportir Cina dan memperlemah daya saing eksportir dari Amerika Serikat.
Beijing memang mengalami surplus perdagangan US$103 miliar dengan AS tahun lalu. Tidak hanya itu, Beijing juga berhasil mengumpulkan cadangan devisa hingga US$360 miliar per Agustus lalu, dengan kenaikan rata-rata US$8 miliar hingga US$10 miliar per bulan.
Jumlah cadangan devisa Cina ini mencapai empat kali lipat dari cadangan yang dimiliki Washington, sehingga Cina mampu membeli sebagian besar surat utang pemerintah AS yang diterbitkan untuk membiayai defisit pemerintahan Bush.
Di luar itu, keperkasaan neraca pembayaran Cina tampaknya telah membuat panik Washington dan para pengusaha kroni Gedung Putih, yang kerap menggunakan segara dalih-termasuk mendompleng lembaga multilateral-untuk menekan mitra dagang mereka.
Karena kegagalan menekan Cina melalui upaya diplomasi, lalu para pengusaha Paman Sam -yang merupakan mesin uang bagi pengumpulan dana politik kepresidenan-lantas menekan George W. Bush, yang popularitas politiknya sudah meredup sebagai dampak kebohongan politiknya pada aksimiliter ke Irak, agar 'memukul' Cina mengenai isu yuan.
Bush berada dalam tekanan domestik, untuk mengurangi kenaikan angka pengangguran menjelang pemilihan presiden pada 2004.
Pasalnya, manufakturing merupakan basis penting bagi pengerahan dana politik bagi presiden.
Presiden Bush lalu mengutus Menkeu John Snow pergi ke Beijing pada awal September lalu, untuk mendesak Cina merevaluasi yuan. Misi Snow tidak membawa hasil.
"Saya kira John Snow buang-buang waktunya, karena Cina tidak akan merevaluasi mata uangnya [hanya] karena AS menginginkannya," ujar Robin Bew, chief economist pada Economist Intelligence Unit, di Hong Kong, kutip Reuters.
Misi itu malahan mendapatkan kecaman dari Cina dan negara Asia lainnya terutama Malaysia dan juga dari kalangan garis keras di dalam negerinya.
Koran resmi pemerintah Cina, China Daily, bahkan bebrapa waktu lalu secara keras mengkritik Washington "telah secara terang-terangan mengkambinghitamkan Cina terhadap masalah domestiknya."
"Menjadikan Cina sebagai kambing hitam barangkali dapat membantu sejumlah politisi AS mendapatkan nilai politik yang murah, [tetapi] tidak ada kaitan sama sekali dengan solusi atas problem riil mereka sendiri," tulis koran itu, seperti dikutip Reuters.
Kritik koran itu muncul menyusul rencana kelompok produsen AS untuk mengajukan komplen perdagangan menyangkut kebijakan mata uang yang diambil Beijing. Rencana itu diambil menyusul kegagalan misi Snow.
Pengaduan itu kemungkinan akan menjadi yang pertamakalinya di bawah Section 301 dari UU perdagangan AS yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa mata uang.
Menuai kecaman
Namun bukannya menuai dukungan, rencana Washington kembali memanen kecaman. Bahkan pemenang hadiah Nobel ekonomi 1999 Robert Mundell secara implisit mendukung kebijakan Beijing, dengan mengatakan apresiasi yuan yang substansial akan merusak Cina.
"Itu bukan pemecahan masalah ekonomi AS, Jepang dan Eropa. Itu akan mematikan cahaya paling terang bagi ekspansi global di Cina. Cina telah mengatakan 'tidak' dan seharusnya yang benar seperti itu. Itulah posisi yang harus diambil," katanya.
Bahkan Steve Forbes, presiden dan CEO majalah Forbes, juga turut mendesak Cina untuk bersikukuh pada rezim nilai tukar tetapnya. Forbes malah menuding IMF dibalik drama yuan tersebut.
Forbes 'menyalahkan' IMF karena lebih banyak melakukan 'kerusakan' dibanding menyehatkan negara-negara berkembang, dan karena itu Cina seharusnya tidak perlu mengindahkan tekanan untuk merevaluasi mata uangnya.
"IMF selalu menyarankan negara-negara berkembang untuk mendevaluasi mata uangnya. Kebijakan itu pada akhirnya memicu inflasi, aliran modal keluar dan tingginya biaya modal," ujar dia seperti dikutip Reuters.
Cina, menurut Forbes, semestinya tetap mempertahankan kebijakannya meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat. "Siapa bilang bahwa yuan yang murah, diartikan sebagai perdagangan atas produk-produk Cina yang tidak fair," katanya.
Dia menegaskan fokus pembicaraan pada persoalan revaluasi mata uang yuan adalah satu kemunduran dan membuang-buang waktu.
"Cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukanlah dengan manipulasi mata uang, tetapi lebih kepada bagaimana memulai bisnis, menciptakan infrastruktur, memperkuat penegakan hukum. Tidak ada jalan pintas untuk itu," jelas dia.
Cina diangap berpotensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan. Tak hanya itu. Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Badawi 'mendukung' kebijakan mata uang Cina, yang dinilainya tidak 'merusak' dan masih mendukung surplus perdagangan dengan negara terbesar Asia tersebut.
"Terserah kepada Cina untuk memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan AS. Yang pasti hubungan Malaysia dengan Cina sekarang ini membawa banyak keuntungan," ujarnya. Asal tahu, Malaysia menolak resep IMF dan mematok ringgit pada kurs 3,8 per dolar AS hingga sekarang.
Tidak terprovokasi
Beijing menyatakan tidak akan terprovokasi ke arah kebijakan tersebut, seraya mengulangi bahwa garis pemerintah adalah reformasi kebijakan akan dilakukan ketika waktunya tepat.
Seperti kata Li, Beijing tidak akan meng-copy konsep yang disodorkan AS begitu saja.
Beijing meyakini pasar memang akan memainkan peranan lebih besar dan lebih besar dalam memutuskan nilai tukar. Artinya, Cina akan secara bertahap membolehkan pasar memainkan peranan yang menentukan dan pada saat itu akan membolehkan nilai tukar memiliki kisaran mengambang lebih besar.
Tetapi tidak sekarang. Sebab pengambangan mata uang yang dilakukan secara tergesa-gesa akan memukul para pekerja pedesaan, pada saat di mana Beijing prihatin mengenai naiknya tingkat pengangguran.
Namun bukan berarti panggung sandiwara yang disutradarai Washington ini tamat begitu saja. Masih akan banyak serial berikutnya, yang akan dipertontonkan kepada para pelaku pasar global... (ab)
9:45 AM
|
|
| |
|
|
|
